Neoliberal VS Ekonomi Kerakyatan

VIVAnews - Untuk pertama kalinya paham ekonomi dalam pemilihan presiden Indonesia jadi perdebatan seru. Istilah neoliberal, Washington Consensus, ekonomi kerakyatan, tiba-tiba muncul.

Paham ekonomi ini menjadi jualan para capres dan cawapres. Pihak yang mengklaim penganut ekonomi kerakyatan menuding lawannya sebagai penganut neoliberal yang lahir dari Washington Consensus. Paham ini dikhawatirkan akan membuat ekonomi Indonesia tidak pro rakyat.

Sebenarnya apakah Washington Consensus itu?

Dalam Diskusi Mengurai Polemik Ekonomi Neoliberal vs Kerakyatan, Selasa 26 Mei 2009 malam, Direktur Institute for Development of Economic & Finance M Ikhsan Modjo menjelaskan, Washington Consensus mulanya adalah paket kebijakan, berupa kesepakatan antara politisi Kongres, badan pemerintah, dan bank sentral AS, serta lembaga keuangan internasional mengenai cara pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang.

John Williamson (1990) merumuskan Washington Consensus ke dalam 10 butir yaitu:

1. Disiplin kebijakan fiskal
2. Pengalihan belanja subsidi, kecuali susidi langsung, pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
3. Reformasi pajak - memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak
4. Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil
5. Nilai tukar kompetitif
6. Liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal
7. Liberalisasi investasi langsung asing
8. Privatisasi BUMN
9. Deregulasi - penghapusan regulasi yang menghambat persaingan, kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan.
10. Perlindungan hak milik.

Dari 10 poin tersebut, Washington Consensus tidak terbatas pada agenda liberalisasi. Dengan metamorfosis ini, agenda neoliberal sedikit banyak mengalami perubahan makna.

Saat ini, Washington Consensus lebih banyak dikaitkan dengan paket kebijakan, yang kerap dipaksakan oleh IMF dan World Bank kepada negara-negara berkembang. Pada titik ini, konsensus tersebut bukan lagi sebatas wacana akademis. Tetapi telah menjelma menjadi sebuah alat dan gerakan yang membawa pula muatan ideologi dan politik dari kedua lembaga keuangan global tersebut.

Washington Consensus versi lembaga keuangan multilateral inilah yang sering diidentikkan dengan neoliberal dan menjadi sasaran kritik.

• VIVAnews